BANDAR LAMPUNG, KOMPAS.com - Warga Kawasan Register 45 Mesuji Lampung siap mengelola lahan dengan tanaman hutan industri (HTI) asalkan mendapat hak guna usaha (HGU) dan legalitas kependudukannya diakui pemerintah.
Syahrul Sidin salah satu warga kawasan Register 45 Desa Moromoro, di Mesuji Lampung, Kamis, mengatakan ada sekitar 1.311 keluarga Moromoro yang siap membantu program penghijauan pemerintah jika warga tersebut dilibatkan.
"Kami siap turut saja kehendak pemerintah dan perusahaan, asalkan kami mendapat legalitas sama seperti warga Indraloka I dan II. Kami ini satu nasib, sama-sama menempati kawasan register, tapi mengapa kami tidak diberi hak," kata Syahrul.
Dia menyebutkan, awal konflik agraria terjadi tahun 2006 lalu, dimana PT Silva Inhutani melalui pemerintah ingin mengambil alih lahan yang telah diduduki oleh warga.
"Kami menempati sekitar 2.000-an hektare lahan yang kami pergunakan untuk pemukiman dan bercocoktanam serta akhirnya ikut menanam tanaman perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidup," katanya.
Namun, menurutnya, warga sekarang merasa ketakutan dan terintimidasi, karena lahan yang diklaim tersebut akan diambilalih oleh perusahaan.
"Kabarnya kami akan digusur, rasa ketakutan itu terus menghantui, karena kemana nantinya kami tinggal setelah digusur," ujarnya.
Sementara anggota Tim Pemulihan Hak Rakyat dari Jakarta mengatakan, persoalan agraria ini hanya bisa diselesaikan jika reformasi agraria berjalan sesuai dengan rencana.
"Bukannya di Lampung ini, banyak lahan negara yang tak terpakai, lantas mengapa setelah lahan itu dimanfaatkan untuk pertanian oleh rakyat, justru rakyat tidak mendapat dukungan dari pemerintah," kata anggota Tim Pemulihan Hak Rakyat, Agustiana.
Ia menilai, bahwa lahan hutan di Lampung juga banyak disalahgunakan pemanfaatannya oleh perusahaan.
"Coba kita lihat sisi kanan sepanjang jalan Moromoro ini, kawasan register 45 justru ditanami tanaman karet yang bukan merupakan tanaman hutan," ujarnya.
Menurutnya, penyempitan lahan negara bukan disebabkan rakyat, tapi justru pemilik modal itu sendiri. Karena itu, dia meminta pemerintah segera mengevaluasi pemanfaatan lahan yang dikelola oleh perusahaan.
http://regional.kompas.com/read/2012...emerintah.Asal.
Syahrul Sidin salah satu warga kawasan Register 45 Desa Moromoro, di Mesuji Lampung, Kamis, mengatakan ada sekitar 1.311 keluarga Moromoro yang siap membantu program penghijauan pemerintah jika warga tersebut dilibatkan.
"Kami siap turut saja kehendak pemerintah dan perusahaan, asalkan kami mendapat legalitas sama seperti warga Indraloka I dan II. Kami ini satu nasib, sama-sama menempati kawasan register, tapi mengapa kami tidak diberi hak," kata Syahrul.
Dia menyebutkan, awal konflik agraria terjadi tahun 2006 lalu, dimana PT Silva Inhutani melalui pemerintah ingin mengambil alih lahan yang telah diduduki oleh warga.
"Kami menempati sekitar 2.000-an hektare lahan yang kami pergunakan untuk pemukiman dan bercocoktanam serta akhirnya ikut menanam tanaman perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidup," katanya.
Namun, menurutnya, warga sekarang merasa ketakutan dan terintimidasi, karena lahan yang diklaim tersebut akan diambilalih oleh perusahaan.
"Kabarnya kami akan digusur, rasa ketakutan itu terus menghantui, karena kemana nantinya kami tinggal setelah digusur," ujarnya.
Sementara anggota Tim Pemulihan Hak Rakyat dari Jakarta mengatakan, persoalan agraria ini hanya bisa diselesaikan jika reformasi agraria berjalan sesuai dengan rencana.
"Bukannya di Lampung ini, banyak lahan negara yang tak terpakai, lantas mengapa setelah lahan itu dimanfaatkan untuk pertanian oleh rakyat, justru rakyat tidak mendapat dukungan dari pemerintah," kata anggota Tim Pemulihan Hak Rakyat, Agustiana.
Ia menilai, bahwa lahan hutan di Lampung juga banyak disalahgunakan pemanfaatannya oleh perusahaan.
"Coba kita lihat sisi kanan sepanjang jalan Moromoro ini, kawasan register 45 justru ditanami tanaman karet yang bukan merupakan tanaman hutan," ujarnya.
Menurutnya, penyempitan lahan negara bukan disebabkan rakyat, tapi justru pemilik modal itu sendiri. Karena itu, dia meminta pemerintah segera mengevaluasi pemanfaatan lahan yang dikelola oleh perusahaan.
http://regional.kompas.com/read/2012...emerintah.Asal.
N.A.M.A 06 Jan, 2012
Mr. X 06 Jan, 2012
-
Source: http://ideguenews.blogspot.com/2012/01/warga-mesuji-mau-menuruti-kehendak.html
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com
No comments:
Post a Comment
Terima Kasih telah mampir di BLog ane
bila Berkenan, Komen yah tapi jgn spam ^^
Bila anda Mengopi artikel-artikel yang ada pada blog ini
Mohon disertekan Sumbernya agar Blog indonesia maju dan bebas dari Plagitisme ^^